PERLUASAN KEWENANGAN DPD MASUK KE DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG MD3

Belum luasnya wewenang DPD sebagai sebuah lembaga legislasi membuat beberapa anggota DPR RI mengajukan usul tentang perluasan wewenang DPD.

Menurut salah satu ketua legislasi DPR Andi Agtas, sempitnya wewnang dari pada DPD juga masih dalam daftar inventaris masalah (DIM).

Sehingga perlu menjadi rujukan dalam perubahan undang-undang MD3 17/2017, yaitu MPR, DPR, DPD, DPRD.

Dalam salah satu wewnang yang harusnya dimiliki oleh DPD yang diajukan oleh fraksi Hanura adalah tentang penambahan kursi bila memang DPR dan juga MPR mengalami penambahan jumlah kursi.

Sehingga bukan hanya DPR dan MPR saja yang mendapat penambahan kursi, tetapi lembaga legislasi DPD juga harus mendapatkan kursi.

Dengan demikian antara wewenang DPD dan DPR, MPR, sedikit mempunyai kesetaraan terutama dalam wewenang.

Selain dari pada itu DPD juga harus mempunyai wewnang menyampaikan sebuah usulan, terlebih ketika akan diadakan sebuah revisi undang-undang 17/2017.

Sehingga kedaulatan DPD bisa dilihat, dan DPD bisa setara dengan lembaga legislasi dalam hal kemerdekaan menyampaikan usulan dan juga pendapat.

Tweet

Postingan terkait:

Ditulis Arif purwanto — Tuesday, April 18, 2017 — 2 Comments — NEWS